Nina Harimartha
Kemerdekaan Indonesia tidak selesai saat teks Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945. Hari itu membuka babak baru yang penuh tekanan, ketika bangsa Indonesia harus membangun pemerintahan sambil mempertahankan wilayah dari ancaman kembalinya Belanda.
Rangkaian Peristiwa Penting di Awal Kemerdekaan Indonesia memperlihatkan bahwa kemerdekaan lahir lewat keputusan politik, perjuangan rakyat, pertempuran, dan perundingan internasional. Prosesnya berlangsung sampai penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, lalu berlanjut dengan penyatuan negara pada 1950.
Peristiwa Penting di Awal Kemerdekaan Indonesia Dimulai dari Proklamasi
Menjelang pertengahan Agustus 1945, Jepang berada di ambang kekalahan. Bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus. Jepang kemudian menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.
Keadaan itu menciptakan kesempatan sekaligus kebingungan. Sebagian tokoh tua ingin mempersiapkan kemerdekaan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Sebaliknya, kelompok pemuda mendesak agar Indonesia segera menyatakan kemerdekaan tanpa menunggu campur tangan Jepang.
Perbedaan sikap tersebut tidak memecah tujuan utama. Semua pihak menginginkan Indonesia merdeka. Namun, mereka berbeda pandangan tentang waktu dan cara menyatakannya. Ketegangan itu kemudian mengarah pada Peristiwa Rengasdengklok.
Rengasdengklok Mendorong Proklamasi Segera
Pada 16 Agustus 1945, golongan pemuda membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, Karawang. Tindakan itu bertujuan menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang dan mendorong proklamasi segera dilakukan.
Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni termasuk tokoh pemuda yang aktif mendesak percepatan kemerdekaan. Mereka khawatir jika Proklamasi dilakukan melalui prosedur Jepang, kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai hadiah penjajah.
Di Jakarta, Ahmad Soebardjo bernegosiasi dengan para pemuda. Ia memberi jaminan bahwa Proklamasi akan dibacakan paling lambat keesokan hari. Setelah ada kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari.
Teks Proklamasi lalu dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Soekarno menulis konsepnya, sedangkan Hatta dan Ahmad Soebardjo memberi masukan. Sayuti Melik kemudian mengetik naskah final yang ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Proklamasi 17 Agustus 1945 Menandai Lahirnya Republik
Pada Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Soekarno membacakan teks Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Mohammad Hatta berdiri mendampinginya. Upacara itu sederhana, tetapi maknanya jauh melampaui jumlah orang yang hadir.
Setelah pembacaan teks, Latief Hendraningrat dan Suhud mengibarkan bendera Merah Putih. Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati. Hadirin lalu menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.
Proklamasi adalah pernyataan bahwa bangsa Indonesia mengambil alih nasibnya sendiri. Namun, pernyataan itu tidak otomatis membuat kekuasaan asing hilang. Republik harus membuktikan bahwa ia punya pemerintahan, wilayah, rakyat, dan kemampuan mempertahankan diri.
Proklamasi membuka Revolusi Nasional Indonesia, bukan menutup konflik dengan Belanda dan kekuatan asing lainnya.
PPKI Membangun Dasar Negara dan Pemerintahan
Sehari setelah Proklamasi, PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945. Sidang ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. PPKI juga memilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Keputusan tersebut memberi negara baru dasar hukum serta kepemimpinan yang jelas. Tanpa konstitusi dan pemerintahan, Proklamasi akan sulit dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
PPKI kemudian memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP, pada 22 Agustus 1945. KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945 untuk membantu presiden sebelum lembaga perwakilan rakyat terbentuk secara lebih tetap.
Pembentukan kementerian, pembagian wilayah provinsi, dan organisasi keamanan juga mulai disusun. Pada tahap ini, Indonesia sedang membangun rumah negara ketika ancaman perang sudah mendekat.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Meluas di Berbagai Daerah
Sekutu mulai datang ke Indonesia pada September 1945. Kedatangan mereka semula dikaitkan dengan pelucutan senjata Jepang dan pembebasan tawanan perang. Namun, pasukan Sekutu hadir bersama Netherlands Indies Civil Administration, atau NICA, yang membawa kepentingan Belanda untuk kembali berkuasa.
Rakyat Indonesia menolak keadaan itu. Ketegangan terjadi di banyak kota karena rakyat melihat pengibaran bendera Belanda dan upaya pemulihan pemerintahan kolonial sebagai ancaman langsung terhadap kemerdekaan.
Perlawanan tidak hanya dilakukan oleh tentara. Pemuda, laskar, ulama, buruh, pelajar, dan warga kampung ikut bergerak. Karena itu, perang mempertahankan kemerdekaan memiliki dukungan sosial yang luas.
Insiden Hotel Yamato dan Resolusi Jihad Menguatkan Perlawanan Rakyat
Di Surabaya, rakyat menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Bendera Merah Putih Biru itu disobek bagian birunya, lalu dikibarkan kembali sebagai Merah Putih. Insiden ini menjadi lambang penolakan tegas terhadap kembalinya kekuasaan Belanda.
Ketegangan di Surabaya meningkat ketika tentara Sekutu datang pada akhir Oktober. Dalam situasi itu, KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.
Resolusi tersebut menyerukan kewajiban mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam yang berada dalam jangkauan tertentu dari medan konflik. Seruan itu mendorong banyak santri dan warga untuk ikut membela Republik, terutama di Jawa Timur.
Pengaruhnya tidak berhenti pada satu kelompok. Resolusi Jihad memperkuat keyakinan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama.
Pertempuran Surabaya, Ambarawa, dan Medan Area Menunjukkan Tekad Republik
Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Pasukan Inggris melancarkan serangan besar setelah ultimatum mereka ditolak oleh pejuang Indonesia. Bung Tomo membangkitkan semangat warga melalui pidato radio yang dikenal luas.
Pertempuran berlangsung sengit dan menimbulkan korban besar di pihak Indonesia. Namun, perlawanan rakyat Surabaya memperlihatkan bahwa Republik tidak dapat diperlakukan sebagai negara bentukan tanpa dukungan rakyat. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Di Jawa Tengah, Tentara Keamanan Rakyat dan laskar bertempur melawan Sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung pada November hingga Desember 1945. Serangan yang dipimpin Kolonel Soedirman berhasil mendorong pasukan Sekutu mundur dari Ambarawa pada 15 Desember.
Sementara itu, konflik Medan Area pecah di Sumatra Utara sejak Oktober 1945. Pejuang Indonesia melawan pasukan Sekutu dan NICA yang berusaha menguasai Medan. Berbagai pertempuran ini menunjukkan bahwa perjuangan awal Republik terjadi di banyak wilayah, bukan hanya di pusat pemerintahan.
Diplomasi Menjadi Jalan Penting untuk Mendapatkan Pengakuan
Senjata dan perundingan berjalan berdampingan dalam revolusi Indonesia. Perlawanan bersenjata menekan Belanda di lapangan, sedangkan diplomasi membawa persoalan Indonesia ke perhatian dunia.
Perundingan sering memicu kritik karena Republik harus menghadapi tuntutan wilayah dan bentuk negara federal. Meski begitu, jalur diplomasi memberi ruang bagi Indonesia untuk menegaskan kedudukannya sebagai pihak yang sah dalam konflik.
Perjanjian Linggajati dan Renville Menunjukkan Sulitnya Jalan Diplomasi
Perjanjian Linggajati disepakati pada 15 November 1946. Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Kedua pihak juga menyetujui rencana pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat.
Kesepakatan ini tidak bertahan lama. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I. Serangan itu memperlihatkan bahwa kesepakatan politik belum menghentikan ambisi Belanda menguasai kembali Indonesia.
Perjanjian Renville ditandatangani pada Januari 1948 di atas kapal USS Renville. Hasilnya lebih merugikan Republik karena wilayah kekuasaannya makin sempit akibat garis demarkasi Van Mook. Banyak pasukan Indonesia harus meninggalkan daerah yang dikuasai Belanda.
Agresi Militer Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret Membuktikan Republik Masih Bertahan
Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu, diduduki. Soekarno, Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik ditangkap serta diasingkan.
Namun, Republik tidak berhenti bekerja. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Di Jawa, TNI melanjutkan perang gerilya di bawah komando Jenderal Soedirman.
Pada 1 Maret 1949, pasukan Indonesia melancarkan Serangan Umum terhadap Yogyakarta. Kota itu berhasil dikuasai selama beberapa jam. Aksi tersebut memberi bukti kepada dunia internasional bahwa TNI dan Republik masih bertahan meski ibu kota diduduki Belanda.
Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar Membuka Jalan bagi Penyerahan Kedaulatan
Perundingan Roem-Royen pada 7 Mei 1949 menjadi jalan keluar setelah tekanan internasional terhadap Belanda meningkat. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pemulihan pemerintahan Republik di Yogyakarta dan penghentian konflik bersenjata.
Setelah itu, Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada 1949. Indonesia, Belanda, dan pihak terkait membahas penyerahan kedaulatan serta bentuk negara setelah perang.
Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, persoalan Irian Barat belum selesai dan ditunda untuk dibahas kemudian.
Dari Republik Indonesia Serikat Menuju Negara Kesatuan
Penyerahan kedaulatan mengakhiri perang kemerdekaan dalam hubungan formal dengan Belanda. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat masih menimbulkan penolakan di banyak daerah. Banyak orang memandang struktur federal sebagai warisan politik Belanda.
Penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949 Mengakhiri Perang Kemerdekaan
Tanggal 27 Desember 1949 penting karena Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Pengakuan itu berbeda dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menyatakan kemerdekaan atas kehendak bangsa Indonesia sendiri.
Kemerdekaan lahir dari gabungan keberanian rakyat, kepemimpinan politik, perjuangan TNI, serta diplomasi. Tidak ada satu jalur yang bekerja sendirian.
Kembali ke NKRI pada 1950 Menyatukan Arah Negara
Republik Indonesia Serikat hanya bertahan singkat. Negara-negara bagian satu per satu bergabung dengan Republik Indonesia karena dukungan terhadap negara kesatuan semakin kuat.
Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase revolusi bersenjata mulai berakhir, tetapi pekerjaan besar masih menanti, seperti membangun ekonomi, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan persatuan nasional.
